Opini : Kursimu Terlalu Lengket, Kawan!

Pada Rabu (14/05/2013) pagi lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (BEM FIA UB) menyelenggarakan acara yang dinamakan Speak Up. Bertempat di basement FIA, kegiatan tersebut menjadi salah satu medium aspirasi mahasiswa FIA untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang sering dialami dalam proses pelayanan kemahasiswaan. Namun, acara tersebut terlihat tidak efektif karena dari total sekitar 4000 mahasiswa FIA, hanya beberapa orang saja yang ikut duduk bersama membicarakan seputar pelayanan Kemahasiswaan. Ironisnya mayoritas partisipan hanya mereka yang berada di BEM, seperti Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, Menteri Advokesma, dan jajaran stafnya.

Saya sebagai mahasiswa FIA yang juga terlibat dalam diskusi tersebut menjadi geram. Jelas saja, sepanjang acara yang berlangsung kurang lebih dua jam, saya hanya dijejali dengan permasalahan-permasalahan tanpa disertai tawaran solusi,  terlebih lagi tidak ada perwakilan Dekanat yang terlibat dalam jalannya diskusi. Kondisi ini diperparah lagi oleh sikap dari Wakil presiden BEM, yang malah memberikan tanggapan subjektifnya terkait setiap aspirasi yang dikeluarkan oleh mahasiswa.

Saya pikir ini tidak jauh beda dengan “Debat Kusir” dimana tidak adanya pemecahan atas problematika yang dihadapi. Medium ini saya anggap bukanlah koridor yang tepat untuk dilaksanakan oleh BEM, melainkan secara representatif yang dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Bila acara tersebut dipegang oleh BEM, lalu kemana sembilan orang DPM terpilih?.

Jika mengacu pada fungsi DPM, seharunya merekalah yang terlibat langsung dalam menjaring dan menyerap aspirasi mahasiswa bukanlah BEM. Hal ini mengindikasikan bahwa BEM menjalankan fungsi dari DPM, tetapi di balik itu DPM juga tidak mampu untuk menjalankan perannya sebagai gerbang suara mahasiswa.

DPM FIA saat ini tidak ada bedanya dengan peran DPR di negeri ini, yang hanya bertolak pinggang dan sesekali melihat bila merasa tersentil. Apakah mereka sudah mengeluarkan suatu produk yang jelas?. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Ketika ditanyakan terkait koordinasi acara tersebut, salah satu anggota DPM malah balik melemparkan pertanyaan yang saya berikan kepada temannya yang juga sebagai anggota DPM. Sebuah fenomena yang begitu mencengangkan ketika seorang DPM tidak mampu untuk bersikap akuntabel terhadap semua mahasiswa. Apakah lebih baik mereka dibubarkan saja?.

Saya teringat sebuah kutipan dari Dahl (2001:175). Ia mengatakan, bahwa varian demokrasi elitis dengan sistem perwakilan ini seperti ruang gelap dari sebuah rumah yang bernama demokrasi. Saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Dahl adalah benar, nyatanya kini kita masih hidup dalam ruang imaji dan demokrasi hanyalah sebuah kata simbolik.